Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo gelar Studium Generale (Kuliah Umum) dengan tema “ Penguatan Karakter Keindonesiaaan Mahasiswa Fakultas Syariah Sebagai Generasi Milenial di Era Global ”. Kegiatan yang dilaksanakan di Graha Watoe Dakon tersebut, dihadiri tak kurang 1200 mahasiswa dari Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Rabu, (29/1).
Dalam acara ini fakultas syariah mengundang KH Abdul Halim Mahfudz yang merupakan Chairman Rohmah Foundation Focusing On Education Jombang, sekaligus sebagai pembicara dalam acara Studium Generale, dalam kuliah umum tersebut KH Halim memberikan materi tentang Karakter Ke- Indonesia-an di Era Digital, menurutnya tema ini cocok sebagai penguatan karakter generasi milineal di Era yang serba digital, “ Gotong Royong, Teposeliro sudah jarang kita temukan di Era Milenial, ini yang akan kita bangkitkan kembali” jelasnya
KH Halim menambahkan di era sekarang banyak yang memanfaatkan agama untuk jadi alat politik, dan ini sudah keluar dari jati diri bangsa Indonesia yang dulu dikenal dengan ke bhinekaannya, KH Halim berharap kepada mahasiswa dan seluruh dosen diera revolusi industri 4.0 tetap menjaga kerukunan dan keberagaman, “ Karakter Ke Indonesiaan harus tetap kita jaga dan rawat di era digital “ imbunya
Dekan Fakultas Syariah , Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag menambahkan, pihaknya sengaja menghadirkan pembicara yang beda dengan biasanya, jika sebelumnya merupakan akademisi, pakar hukum, maupun anggota dewan, untuk hari ini pembicara yang terkait digitalisasi untuk menunjang industri 4.0. “Besar harapan nantinya mahasiswa untuk siap dalam menghadapi dunia digitalisasi di industri 4.0”.
Selanjutnya di Tahun Akademik 2020 ini, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo telah membuka Program Studi/Jurusan baru yaitu Hukum Tata Negara (HTN) yang telah menerima SK ijin penyelenggaraan dari Kementerian Agama Pusat. Pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 ini, Fakultas Syariah siap menerima mahasiswa untuk tiga program studi yaitu Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES), dan Hukum Tata Negara (HTN).