Hukum Tata Negara

You are here:
  1. Home
  2. Hukum Tata Negara

Program Studi Hukum Tata Negara berdiri pada tahun 2019 sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Lulusan Hukum Tata Negara adalah S.H atau (Sarjana Hukum).

Nama Program StudiHukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)
Ijin Penyelenggaraan ProdiSK Menteri Agama RI nomor: 273 Tahun 2019.
Gelar AkademikSARJANA HUKUM (S.H.)
Jenis PendidikanAkademik
Program PendidikanProgram Sarjana (Level 6)
Bahasa PengantarBahasa Indonesia
Masa Studi4 sampai 5 tahun

VISI

Menjadi Program Studi yang  unggul dan kompetitif  dalam bidang sengketa Hukum Tata Negara pada tahun 2025

MISI

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang penyelesaian sengketa Hukum Tata Negara yang unggul, inovatif, dan professional.
  2. Mengembangkan penelitian dan pengkajian di bidang penyelesaian sengketa di bidang Hukum Tata Negaa yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
  3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat di bidang Hukum Tata Negara berbasis riset da berkelanjutan.
  4. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders di tingkat nasional dan internasional bagi terwujudnya masyarakat madani.
  5. Melahirkan mahasiswa yang mampu menggali nilai-nilai egalitarianism dan universalitas secara mandiri serta merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari bersendikan akhlakul karimah.

Dengan terbitnya Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI dan UU Tentang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kurikulum pada Prodi Hukum Tata Negara yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes).

Dalam tahun 2019, prodi Hukum Tata Negara telah melakukan review kurikulum yang kemudian diterapkan mulai tahun 2020. Pada tahap review kurikulum ini tim pengembang melakukan evaluasi dan perumusan kurikulum  Prodi Hukum Ekonomi Syariah mengacu kepada KKNI yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil evaluasi tersebut maka akan dihasilkan kurikulum Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah diselaraskan dengan KKNI.

Pada tahun 2022, kurikulum berjalan yang diterapkan oleh Prodi Hukum Tata Negara adalah kurikulum 2020 dengan sebaran sebagai berikut mata kuliah sebagai berikut:

Mata Kuliah Jurusan Hukum Tata Negara

wdt_ID SEMESTER NO. KODE MATA KULIAH SKS JUMLAH JENIS KETERANGAN
1 I 1 10320101 Pendidikan Pancasila 2 0 Wajib
2 I 2 10320102 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 Wajib
3 I 3 10320103 Bahasa Indonesia 2 0 Wajib
4 I 4 10320104 Bahasa Arab 2 0 Wajib
5 I 5 10320105 Bahasa Inggris 2 0 Wajib
6 I 6 10320106 Filsafat Umum 2 0 Wajib
7 I 7 10320107 Sejarah Peradaban Islam 2 0 Wajib
8 I 8 10320108 Studi Fikih 2 0 Wajib
9 I 9 10320109 Studi Qur’an 2 0 Wajib
10 I 10 10320110 Studi Hadis 2 0 Wajib
11 I 11 10320111 Ushul Fikih 2 0 Wajib
12 I 12 10320112 Matrikulasi Al-Quran 1 0 0 Wajib
13 I – – – – 0
14 TOTAL SKS 22
15 SEMESTER NO. KODE MATA KULIAH SKS 0
16 II 13 10320201 Metodologi Studi Islam 2 0 Wajib
17 II 14 10320202 Akhlak Tasawuf 2 0 Wajib
18 II 15 10320203