Hukum Tata Negara

You are here:

Program Studi Hukum Tata Negara berdiri pada tahun 2019 sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Lulusan Hukum Tata Negara adalah S.H atau (Sarjana Hukum).

Nama Program StudiHukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)
Ijin Penyelenggaraan ProdiSK Menteri Agama RI nomor: 273 Tahun 2019.
Gelar AkademikSARJANA HUKUM (S.H.)
Jenis PendidikanAkademik
Program PendidikanProgram Sarjana (Level 6)
Bahasa PengantarBahasa Indonesia
Masa Studi4 sampai 5 tahun

VISI

Menjadi Program Studi yang  unggul dan kompetitif  dalam bidang sengketa Hukum Tata Negara pada tahun 2025

MISI

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang penyelesaian sengketa Hukum Tata Negara yang unggul, inovatif, dan professional.
  2. Mengembangkan penelitian dan pengkajian di bidang penyelesaian sengketa di bidang Hukum Tata Negaa yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
  3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat di bidang Hukum Tata Negara berbasis riset da berkelanjutan.
  4. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders di tingkat nasional dan internasional bagi terwujudnya masyarakat madani.
  5. Melahirkan mahasiswa yang mampu menggali nilai-nilai egalitarianism dan universalitas secara mandiri serta merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari bersendikan akhlakul karimah.

Dengan terbitnya Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI dan UU Tentang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kurikulum pada Prodi Hukum Tata Negara yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes).

Dalam tahun 2019, prodi Hukum Tata Negara telah melakukan review kurikulum yang kemudian diterapkan mulai tahun 2020. Pada tahap review kurikulum ini tim pengembang melakukan evaluasi dan perumusan kurikulum  Prodi Hukum Ekonomi Syariah mengacu kepada KKNI yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil evaluasi tersebut maka akan dihasilkan kurikulum Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah diselaraskan dengan KKNI.

Pada tahun 2022, kurikulum berjalan yang diterapkan oleh Prodi Hukum Tata Negara adalah kurikulum 2020 dengan sebaran sebagai berikut mata kuliah sebagai berikut:

Mata Kuliah Jurusan Hukum Tata Negara

wdt_ID SEMESTER NO. KODE MATA KULIAH SKS JUMLAH JENIS KETERANGAN
1 I 1 10320101 Pendidikan Pancasila 2 0 Wajib
2 I 2 10320102 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 Wajib
3 I 3 10320103 Bahasa Indonesia 2 0 Wajib
4 I 4 10320104 Bahasa Arab 2 0 Wajib
5 I 5 10320105 Bahasa Inggris 2 0 Wajib
6 I 6 10320106 Filsafat Umum 2 0 Wajib
7 I 7 10320107 Sejarah Peradaban Islam 2 0 Wajib
8 I 8 10320108 Studi Fikih 2 0 Wajib
9 I 9 10320109 Studi Qur’an 2 0 Wajib
10 I 10 10320110 Studi Hadis 2 0 Wajib
11 I 11 10320111 Ushul Fikih 2 0 Wajib
12 I 12 10320112 Matrikulasi Al-Quran 1 0 0 Wajib
13 I 0
14 TOTAL SKS 22
15 SEMESTER NO. KODE MATA KULIAH SKS 0
16 II 13 10320201 Metodologi Studi Islam 2 0 Wajib
17 II 14 10320202 Akhlak Tasawuf 2 0 Wajib
18 II 15 10320203 Bahasa Arab II 2 0 Wajib
19 II 16 10320204 Bahasa Inggris II 2 0 Wajib
20 II 17 10320205 Fikih Jinayah 2 0 Wajib
21 II 18 10320206 Fikih Munakahat 2 0 Wajib
22 II 19 10320207 Fikih Muamalah 2 0 Wajib
23 II 20 10320208 Hukum Kewarisan Islam 2 0 Wajib
24 II 21 10320209 Kaidah Fikih 2 0 Wajib
25 II 22 10320210 Tarikh Tasyri’ 2 0 Wajib
26 II 23 10320211 Ilmu Tauhid 2 0 Wajib
27 II 24 10320212 Matrikulasi Al-Quran 2 0 0 Wajib
28 II 0
29 TOTAL SKS 22
30 SEMESTER NO. KODE MATA KULIAH SKS 0
31 III 25 10320301 Hukum Tata Usaha Negara 2 0 Wajib
32 III 26 10320302 Hukum Tata Negara 2 0 Wajib
33 III 27 10320303 Pengatar Ilmu Hukum & PTHI 2 0 Wajib
34 III 28 10320304 Sejarah Peradilan di Indonesia 2 0 Wajib
35 III 29 10320305 Fikih Siyasah 2 0 Wajib
36 III 30 10320306 Ilmu Falak 2 0 Wajib
37 III 31 10320307 Filsafat Hukum Islam 2 0 Wajib
38 III 32 10320308 Hukum Perdata 2 0 Wajib
39 III 33 10320309 Ilmu Negara 2 0 Wajib
40 III 34 10320310 Ilmu Politik 2 0 Wajib
41 III 35 10320311 Hukum Pidana 2 0 Wajib
42 III 36 10320312 Negara Hukum dan Demokrasi 2 0 Wajib
43 TOTAL SKS 24
44 SEMESTER NO. KODE MATA KULIAH SKS 0
45 IV 37 10320401 Tafsir Hukum Tata Negara 2 0 Wajib
46 IV 38 10320402 Studi Kitab Fikih Siyasah 2 0 Wajib
47 IV 39 10320403 Hadis Hukum Tata Negara 2 0 Wajib
48 IV 40 10320404 Politik Hukum di Indonesia 2 0 Wajib
49 IV 41 10320405 Hukum Kebijakan Publik 2 0 Wajib
50 IV 42 10320406 Hukum Adat 2 0 Wajib
51 IV 43 10320407 Hukum Perdata Islam di Indonesia 2 0 Wajib
52 IV 44 10320408 Metodologi Penelitian 2 0 Wajib
53 IV 45 10320409 Hukum Acara Perdata 2 0 Wajib
54 IV 46 10320410 Hukum Acara Pidana 2 0 Wajib
55 IV 47 10320411 Sosiologi Hukum Tata Negara 2 0 Wajib
56 IV 0
57 IV 0
58 TOTAL SKS 24
59 SEMESTER NO. KODE MATA KULIAH SKS 0
60 V 48 10320501 Hukum Acara Tata Usaha Negara 2 0 Wajib
61 V 49 10320502 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 0 Wajib
62 V 50 10320503 Pemikiran Politik Islam Klasik & Kontemporer 2 0 Wajib
63 V 51 10320504 Konstitusi dan Perundang-undangan 2 0 Wajib
64 V 52 10320505 Hukum Pemerintah Daerah dan Otonomi Khusus 2 0 Wajib
65 V 53 10320506 Praktikum Lembaga Negara 4 0 Wajib
66 V 54 10320507 Metodologi Penelitian HTN 2 0 Wajib
67 V 55 10320508 Hukum Kelembagaan Negara 2 0 Wajib
68 V 56 10320509 Hukum Kepartaian dan Pemilu 2 0 Wajib
69 V 57 10320511 Yurisprudensi Tata Usaha Negara 2 0 Wajib
70 V 58 10320512 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2 0 Wajib
71 V 0 Wajib
72 TOTAL SKS 24
73 SEMESTER NO. KODE MATA KULIAH SKS 0
74 VI 59 10320601 Legal Drafting 2 0 Wajib
75 VI 60 10320602 Penyelesaian Sengketa Tata Negara 2 0 Wajib
76 VI 61 10320603 Hukum Pajak 2 0 Wajib
77 VI 62 10320604 Hukum Pertanahan & Properti 2 0 Wajib
78 VI 63 10320605 Etika Profesi Hukum 2 0 Wajib
79 VI 64 10320606 Hukum Teknologi Komunikasi 2 0 Pilihan Konsentrasi Legalpreneur
80 VI 65 10320607 Manajemen Badan Hukum 2 0 Pilihan Konsentrasi Legalpreneur
81 VI 66 10320608 Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 2 0 Pilihan Konsentrasi Legalpreneur
82 VI 67 10320609 Legal Opinion/Legal Writer 2 0 Pilihan Konsentrasi Legalpreneur
83 VI 68 10320610 Organisasi dan Administrasi Law Firm 2 0 Pilihan Konsentrasi Legalpreneur
84 VI 69 10320611 Manajemen Konflik 2 0 Pilihan Konsentrasi Legalpreneur
85 VI 70 10320612 Hukum Lingkungan 2 0 Pilihan Konsentrasi Legalpreneur
86 VI 71 10320613 Penyelesaian Sengketa Alternatif 2 0 Pilihan Konsentrasi Legalpreneur
87 VI 72 10320613 Legal Auditor 2 0 Pilihan Konsentrasi Legalpreneur
88 VI 73 10320614 Advokasi 2 0 Pilihan Konsentrasi Legalpreneur
89 VI 0
90 TOTAL SKS 20
91 SEMESTER NO. KODE MATA KULIAH SKS 0
92 VII 74 10320701 Kuliah Pengabdian Masyarakat 4 0 Wajib
93 VII 75 10320702 Praktikum Peradilan 4 0 Wajib
94 VII 0
95 TOTAL SKS 8
96 SEMESTER NO. KODE MATA KULIAH SKS 0
97 VIII 76 10320801 Skripsi 6 0 Wajib
98 VIII 0
99 TOTAL SKS 6
∑ = 150

Implementasi kurikulum selama tahun 2022 diperkuat dengan penyusunan rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), disusun oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dalam program studi. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat:

  1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu.
  2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
  3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
  4. Kriteria, indicator, dan bobot penilaian.
  5. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
  6. Metode pembelajaran.
  7. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
  8. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
  9. Daftar referensi yang digunakan.